Pemberontakan DI/TII: Konflik Ideologis yang Menguji Integrasi Bangsa

Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo pada periode 1949-1962 merupakan salah satu ujian terberat bagi integrasi bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan. Konflik bersenjata ini tidak hanya sekadar pemberontakan militer, tetapi lebih merupakan benturan ideologis mendalam antara visi negara Islam dengan konsep negara kesatuan berdasarkan Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Latar belakang historis pemberontakan ini sangat kompleks, dengan akar yang dapat ditelusuri hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang menciptakan kondisi sosial-politik yang rentan terhadap polarisasi ideologis.

Ketika Jepang menguasai Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945, mereka menerapkan kebijakan yang secara tidak langsung memicu berbagai perubahan dalam struktur masyarakat. Pendudukan Jepang menghapuskan pengaruh Belanda secara drastis, namun sekaligus menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian diisi oleh berbagai kelompok dengan agenda berbeda-beda. Masa pendudukan ini juga menjadi periode di mana kesadaran nasionalisme semakin menguat, namun dengan interpretasi yang beragam tentang bentuk negara Indonesia merdeka yang diinginkan. Kelompok-kelompok Islam, yang selama ini telah memiliki basis sosial yang kuat, mulai mengembangkan visi tentang negara yang berdasarkan syariat Islam, sementara kelompok nasionalis sekuler mengusung konsep negara yang lebih inklusif.

Dalam konteks inilah Soekarno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara yang diharapkan dapat mempersatukan berbagai kelompok dengan latar belakang ideologis yang berbeda. Pancasila dengan lima silanya dirancang sebagai platform bersama yang dapat diterima oleh kaum nasionalis, Islam, dan kelompok lainnya. Namun, bagi sebagian kalangan Islam yang menginginkan formalisasi syariat Islam dalam konstitusi, Pancasila dianggap sebagai kompromi yang tidak memadai. Ketegangan ini semakin memuncak ketika dalam perumusan UUD 1945, tujuh kata dalam Piagam Jakarta ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya") dihapus dari pembukaan konstitusi. Keputusan ini menjadi salah satu pemicu kekecewaan yang kemudian meledak dalam bentuk pemberontakan DI/TII.

Pemberontakan DI/TII secara resmi diproklamasikan oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Jawa Barat, dengan mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini dengan cepat menyebar ke berbagai daerah, termasuk Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, meskipun dengan karakter dan kepemimpinan yang berbeda-beda di setiap wilayah. DI/TII bukan hanya gerakan militer semata, tetapi juga membangun struktur pemerintahan paralel, sistem peradilan, dan bahkan sistem ekonomi sendiri di wilayah-wilayah yang berhasil dikuasainya. Konflik ini menelan korban jiwa yang sangat besar, diperkirakan mencapai puluhan ribu orang dari kedua belah pihak, dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat sipil yang terjebak di antara dua kubu.

Pemerintah Indonesia menghadapi pemberontakan DI/TII dengan pendekatan yang kombinasi antara operasi militer dan upaya diplomasi. Operasi militer besar-besaran seperti Operasi Bharatayuda di Jawa Barat dan Operasi Merdeka di Sulawesi Selatan dilancarkan untuk menumpas gerakan ini. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa akar masalahnya adalah ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap implementasi Pancasila dan sistem pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi dan pendekatan kultural juga dilakukan, termasuk dengan memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai Islam dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam perkembangan politik Indonesia selanjutnya, ketegangan antara ideologi Islam dan negara Pancasila terus muncul dalam berbagai bentuk, meskipun tidak lagi dalam bentuk pemberontakan bersenjata seperti DI/TII. Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) pada tahun 1974, misalnya, meskipun lebih dipicu oleh masalah ekonomi dan ketidakpuasan terhadap dominasi modal asing, juga mengandung unsur ketegangan ideologis antara kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru yang dianggap terlalu sekuler dan represif. Demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kerusuhan ini menunjukkan bahwa integrasi bangsa Indonesia masih terus diuji oleh berbagai kepentingan dan ideologi yang berbeda.

Hubungan internasional Indonesia juga memainkan peran penting dalam konteks integrasi bangsa. Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang melahirkan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) menciptakan kerangka regional yang mendukung stabilitas dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, keanggotaan dalam ASEAN membantu menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif untuk fokus pada pembangunan nasional dan konsolidasi integrasi bangsa. Stabilitas regional yang dijamin melalui prinsip-prinsip ASEAN seperti non-intervensi dan penyelesaian konflik secara damai memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah internalnya, termasuk menangani sisa-sisa pemberontakan seperti DI/TII.

Pemberontakan DI/TII akhirnya dapat ditumpas secara militer pada tahun 1962 dengan penangkapan Kartosuwiryo, yang kemudian dihukum mati. Namun, warisan konflik ini tetap membayangi perkembangan politik Indonesia. Beberapa kelompok yang mengklaim sebagai penerus NII masih aktif secara sporadis, meskipun tidak lagi memiliki kekuatan militer yang signifikan. Pelajaran penting dari pemberontakan DI/TII adalah bahwa integrasi bangsa tidak dapat dipertahankan hanya melalui kekuatan militer semata, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam konteks kontemporer, tantangan terhadap integrasi bangsa Indonesia terus berkembang dalam bentuk baru. Kerusuhan Mei 1998, misalnya, menunjukkan bagaimana ketegangan sosial-ekonomi dan politik dapat mengancam persatuan nasional. Meskipun berbeda akar penyebabnya dengan pemberontakan DI/TII, kerusuhan ini mengingatkan kembali betapa rapuhnya integrasi bangsa jika ketidakadilan dan ketimpangan dibiarkan terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang sejarah konflik seperti DI/TII menjadi penting untuk membangun strategi yang lebih baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masa depan.

Refleksi terhadap pemberontakan DI/TII juga mengajarkan pentingnya dialog dan inklusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti mampu menjadi perekat yang efektif ketika diimplementasikan dengan bijak dan adil. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa ketika ada kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dalam proses politik, potensi konflik akan selalu ada. Oleh karena itu, membangun mekanisme yang memungkinkan partisipasi dan aspirasi semua kelompok masyarakat adalah kunci untuk mencegah terulangnya konflik bersenjata seperti DI/TII.

Dari perspektif historiografi, pemberontakan DI/TII seringkali hanya dipahami sebagai bagian dari serangkaian pemberontakan yang mengancam keutuhan negara Indonesia muda. Namun, dengan melihatnya sebagai konflik ideologis yang lebih luas, kita dapat memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun identitas nasionalnya. Konflik antara visi negara Islam dan negara Pancasila bukanlah fenomena yang unik di Indonesia, tetapi merupakan bagian dari dinamika yang juga terjadi di banyak negara muslim lainnya yang sedang membangun nation-state modern.

Penanganan pemberontakan DI/TII oleh pemerintah Indonesia juga memberikan pelajaran tentang pentingnya pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks lokal. Di Aceh, misalnya, pendekatan yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai Islam akhirnya berhasil meredakan ketegangan, sementara di Jawa Barat pendekatan militer lebih dominan. Fleksibilitas dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa integrasi bangsa tidak dapat diselesaikan dengan formula yang seragam untuk semua daerah, tetapi memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial-budaya masing-masing wilayah.

Dalam konteks global saat ini, di mana isu radikalisme dan terorisme menjadi perhatian internasional, studi tentang pemberontakan DI/TII menjadi semakin relevan. Pemahaman tentang bagaimana konflik ideologis dapat berkembang menjadi pemberontakan bersenjata, serta strategi yang efektif untuk mengatasinya, dapat memberikan wawasan berharga bagi upaya penanganan ekstremisme kekerasan di berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri telah mengembangkan pendekatan deradikalisasi yang komprehensif yang banyak belajar dari pengalaman menangani DI/TII dan konflik-konflik serupa lainnya.

Sebagai penutup, pemberontakan DI/TII meninggalkan warisan yang kompleks bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, konflik ini menunjukkan kerentanan integrasi nasional di tahun-tahun awal kemerdekaan. Di sisi lain, kemampuan negara untuk mengatasi pemberontakan ini menunjukkan ketahanan dan komitmen terhadap proyek nation-building. Pelajaran dari periode sejarah ini tetap relevan hingga hari ini, mengingatkan kita bahwa persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah sesuatu yang given, tetapi harus terus diperjuangkan dan dipelihara melalui kebijakan yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman.