Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia di era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 15-16 Januari 1974, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Kerusuhan yang awalnya dimotori oleh mahasiswa ini dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan massal yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, menewaskan 11 orang, melukai ratusan, dan menyebabkan kerusakan properti yang signifikan. Peristiwa Malari tidak hanya sekadar kerusuhan spontan, tetapi merupakan puncak dari berbagai ketegangan politik, ekonomi, dan sosial yang telah mengendap selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Latar belakang Peristiwa Malari 1974 sangat kompleks dan terkait erat dengan perkembangan politik Indonesia pasca Supersemar 1966. Setelah naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Indonesia memasuki era Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, kebijakan ekonomi Orde Baru yang sangat terbuka terhadap investasi asing, khususnya dari Jepang, menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa dan intelektual. Mereka melihat bahwa pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elite, sementara rakyat kecil tetap miskin. Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin dekat dengan Blok Barat, termasuk melalui Deklarasi Bangkok 1967 yang mendirikan ASEAN, dianggap telah mengabaikan semangat anti-imperialisme yang menjadi dasar perjuangan bangsa.
Kronologi Peristiwa Malari 1974 dimulai dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia pada pertengahan Januari 1974. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, terutama Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, telah menggelar aksi protes sejak beberapa hari sebelumnya. Mereka menuntut penolakan terhadap dominasi modal asing Jepang, yang dianggap telah menguasai sektor-sektor strategis perekonomian Indonesia. Pada tanggal 15 Januari, ketika Tanaka tiba di Jakarta, ribuan mahasiswa berkumpul di kampus UI Salemba dan bergerak menuju pusat kota. Awalnya aksi berlangsung damai dengan orasi dan pembagian selebaran, namun situasi berubah ketika massa dari luar kampus bergabung.
Kerusuhan pecah di sepanjang jalan protokol Jakarta, terutama di sekitar Hotel Indonesia, Jalan Thamrin, dan Jalan Sudirman. Massa mulai merusak dan membakar mobil-mobil mewah, khususnya mobil-mobil merek Jepang, serta menjarah toko-toko yang dianggap sebagai simbol kapitalisme asing. Gedung-gedung perusahaan Jepang seperti Astra dan Toyota menjadi sasaran amuk massa. Pemerintah merespons dengan mengerahkan pasukan keamanan, termasuk ABRI dan polisi, untuk membubarkan kerusuhan. Bentrokan antara massa dan aparat keamanan terjadi di berbagai titik, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Pada tanggal 16 Januari, situasi mulai dapat dikendalikan setelah pemerintah memberlakukan jam malam dan melakukan penangkapan terhadap para aktivis mahasiswa yang dianggap sebagai provokator.
Dampak politik Peristiwa Malari 1974 terhadap era Orde Baru sangat signifikan. Pertama, peristiwa ini menjadi alarm bagi pemerintah Soeharto tentang potensi perlawanan dari kalangan mahasiswa dan intelektual. Sebagai respons, pemerintah melakukan pengetatan kontrol politik dengan membatasi kebebasan berpendapat dan memberangus organisasi-organisasi mahasiswa yang kritis. Banyak aktivis mahasiswa, seperti Hariman Siregar dan Syahrir, ditangkap dan dipenjara. Kedua, di bidang ekonomi, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian kebijakan untuk meredam ketidakpuasan, meskipun tidak mengubah secara fundamental orientasi ekonomi yang pro-investasi asing. Ketiga, secara simbolis, Malari menunjukkan bahwa stabilitas politik Orde Baru rapuh dan rentan terhadap gejolak sosial.
Peristiwa Malari 1974 juga tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah Indonesia yang lebih luas. Era Orde Baru sendiri lahir dari transisi kekuasaan yang dramatis dari Soekarno ke Soeharto, dimana Soekarno sebelumnya telah memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, Indonesia juga mengalami periode sulit seperti masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia II dan berbagai pemberontakan seperti Pemberontakan DI/TII. Pasca Malari, Indonesia masih akan menghadapi berbagai gejolak politik, termasuk Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 yang akhirnya mengakhiri era Orde Baru. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, peristiwa seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Peristiwa Merah Putih menunjukkan tradisi perlawanan rakyat Indonesia yang juga tercermin dalam semangat protes mahasiswa 1974.
Dari perspektif hubungan internasional, Peristiwa Malari 1974 terjadi dalam konteks Perang Dingin dimana Indonesia di bawah Soeharto semakin beraliansi dengan Blok Barat. Deklarasi Bangkok 1967 yang mendirikan ASEAN merupakan bagian dari upaya negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menciptakan stabilitas regional di tengah ancaman komunisme. Namun, kebijakan luar negeri yang pro-Barat ini justru menuai kritik dari kalangan nasionalis dan mahasiswa yang menginginkan Indonesia lebih independen. Kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka yang memicu kerusuhan juga tidak lepas dari memori sejarah tentang pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, yang meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia.
Pasca Peristiwa Malari 1974, pemerintah Orde Baru semakin memperketat kontrol terhadap kehidupan politik dan kampus. Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) diterapkan pada tahun 1978, yang secara efektif membatasi aktivitas politik mahasiswa. Kebijakan ini berhasil meredam potensi perlawanan mahasiswa selama hampir dua dekade, sebelum akhirnya muncul kembali dalam gerakan reformasi 1998. Namun, warisan Malari tetap hidup dalam memori kolektif sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan dominasi asing. Bagi generasi muda saat ini, memahami Peristiwa Malari 1974 penting untuk mengapresiasi kompleksitas sejarah Indonesia dan dinamika hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuatan global.
Dalam analisis akhir, Peristiwa Malari 1974 bukan sekadar kerusuhan mahasiswa biasa, tetapi merupakan ekspresi dari ketegangan struktural dalam masyarakat Indonesia di era Orde Baru. Ketegangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara stabilitas politik dan kebebasan berekspresi, serta antara kepentingan nasional dan tekanan global, semuanya tercermin dalam peristiwa ini. Meskipun pemerintah berhasil mengendalikan situasi dalam jangka pendek, akar masalah yang ditunjukkan oleh Malari tetap tidak terselesaikan dan akhirnya berkontribusi pada keruntuhan Orde Baru 24 tahun kemudian. Pelajaran dari Malari mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak inklusif dan pemerintahan yang otoriter pada akhirnya akan menghadapi tantangan dari rakyatnya sendiri.